PENGADILAN NEGERI TERNATE

Pengadilan harus menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk penetapan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan berkelanjutan dari SMAP.

Pengadilan harus menjamin ketersediaan personel pengadilan yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan SMAP. Sumber daya yang diperlukan diidentifikasi oleh panitera dan sekretaris serta disampaikan kepada manajemen puncak melalui mekanisme yang telah diatur.

Kompetensi

Dalam peningkatan kapasitas personel, pengadilan harus :

1. Menentukan kompetensi yang tepat bagi personel yang melaksanakan pekerjaan di pengadilan, khususnya yang berpengaruh pada kinerja anti penyuapan.
2. Memastikan personel tersebut kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai;
3. Mengambil tindakan untuk memperoleh dan mempertahankan kompetensi yang diperlukan serta mengevaluasi keefektifan dari tindakan yang diambil;
4. Menyimpan informasi terdokumentasi yang tepat sebagai bukti dari kompetensi.

Dalam hal kompetensi umum pegawai, seluruh panitera dan sekretaris bertanggung jawab untuk:

1. Menentukan pelatihan yang diperlukan oleh setiap bawahannya;
2. Memastikan pelatihan dilaksanakan;
3. Mengambil tindakan lainnya selain pelatihan yang sesuai dengan keperluan;
4. Mengevaluasi efektif/tidaknya tindakan yang telah diambil;
5. Meningkatkan kesadaran personel mengenai pentingnya peranan setiap personel untuk mencapai sasaran SMAP demi kepuasan pemangku kepentingan;
6. Mengelola arsip personel.

Pengadilan wajib memberikan pelatihan anti penyuapan yang cukup untuk personil. Pelatihan yang dimaksud diatas tidak terbatas pada diklat yang diadakan secara formal oleh Badan Diklat. Pelatihan dapat berupa pembinaan dan sosialisasi tentang SMAP di berbagai kesempatan, antara lain dalam rapat bulanan, pelatihan dikantor sendiri (PKS), diklat di tempat kerja (DDTK), ataupun kegiatan coffee morning.

Pelatihan tersebut berisikan :

1. Kebijakan anti penyuapan, prosedur dan sistem manajemen anti penyuapan;
2. Tugas personel pengadilan untuk mematuhi kebijakan anti penyuapan;
3. Risiko penyuapan dan dampak bagi personel pengadilan serta organisasi pengadilan;
4. Keadaan dimana penyuapan dapat terjadi dan bagaimana mendeteksinya;
5. Bagaimana menyikapi permintaan atau penawaran suap;
6. Bagaimana personel pengadilan mencegah dan menghindari penyuapan serta mengenali indikator utama risiko penyuapan;
7. Kontribusi personel pengadilan terhadap tercapainya tujuan SMAP termasuk di dalamnya tercapainya peningkatan kinerja dan pelaporan dugaan penyuapan;
8. Implikasi dan konsekuensi potensial dari ketidaktaatan terhadap persyaratan SMAP;
9. Bagaimana dan kepada siapa personel pengadilan dapat melaporkan setiap dugaan penyuapan;
10. Informasi tentang pelatihan dan sumber daya yang tersedia

Pelatihan ini harus dilakukan secara berkesinambungan (pada selang waktu terencana ditentukan oleh pengadilan) sesuai dengan tupoksi personel pengadilan, risiko penyuapan di lingkungan pengadilan, dan perubahannya. Program pelatihan akan diperbarui secara berkala untuk menyampaikan informasi baru. Pelatihan ini dapat juga diberikan kepada pemangku kepentingan lainnya di lingkungan pengadilan agar terdapat pemahaman yang sama dan dukungan dalam pelaksanaan SMAP di Pengadilan.

Pengadilan harus menyimpan informasi terdokumentasi tentang prosedur pelatihan, isi pelatihan dan kapan serta kepada siapa informasi diberikan.

Terkait persyaratan ini, Pengadilan yang menerapkan SMAP perlu menyiapkan dokumen pendukung antara lain :

• Daftar pelatihan personel;
• Uraian jabatan;
• Dokumentasi pelaksanaan pelatihan personel termasuk pelatihan terkait SMAP;
• Dokumentasi pelaksanaan pelatihan mitra kerja terkait SMAP;
• Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi kepada  mitra kerja terkait SMAP.