Hari

Senin

,

Tanggal

22 April 2024

,

Jam

Daftar Informasi Publik

 

DAFTAR INFORMASI LAYANAN INFORMASI PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IA

 

A.   Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan Negeri Ternate  Kelas IA

  • Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA
  1. Profil Pengadilan, meliputi:
    1. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;
    2. Struktur organisasi Pengadilan;
    3. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
    4. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;
    5. Profil singkat pejabat struktural; dan
    6. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA  yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh
  2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan
  3. Biaya berperkara di Pengadilan Negeri Ternate Kelas IA .
  4. Agenda

 

 

  • Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat
  1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses
  2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
  3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan
  4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan
  5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
  6. Biaya untuk memperoleh salinan

 

 

  • Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan
  1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang terdiri atas:
    1. Nama program dan kegiatan;
    2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
    3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
    4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
    5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, dan sebagainya.
  2. Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
  3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
    1. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan

 

  1. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
  1. Ringkasan daftar aset dan inventaris (laporan BMN).
  2. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan

 

  • Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

  1. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
  2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
  3. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
  4. Alasan penolakan permohonan

 

 

B.   Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

Pengadilan Negeri Ternate Kelas I A  mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

 

  • Informasi tentang Perkara dan Persidangan
    1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
    2. Informasi dalam Buku Register
    3. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis
    4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan
    5. Laporan penggunaan biaya

 

  • Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan
    1. Surat Keputusan dan instruksi yang diterbikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate  Kelas IA ;

 

  • Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
    1. Standar dan Maklumat Pelayanan
    2. Profil Hakim dan
    3. Data statistik
    4. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan
    5. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen

 

C.   Informasi yang Dikecualikan

  1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
    1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
    2. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
    3. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
    4. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
    5. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
    6. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
    7. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
    8. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
    9. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
    10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
  2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:
    1. Informasi dalam proses musyawarah hakim;
    2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
    3. SKP atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
    4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
    5. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
    6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
    7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu

 

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IA

 

 

NO

NAMA INFORMASI

PENANGGUNG JAWAB

BENTUK INFORMASI

1

Profil Pengadilan

Kesekretariatan

Elektronik

2

Prosedur beracara

Kepaniteraan

Elektronik

3

Biaya berperkara

Kepaniteraan

Elektronik

4

Agenda sidang

Kepaniteraan

Elektronik

5

Pos bantuan hukum

Kepaniteraan

Elektronik

6

Pegaduan

Kepaniteraan

Elektronik

7

Prosedur memperoleh informasi

Kepaniteraan

Elektronik

8

Biaya untuk memperoleh informasi

Kepaniteraan

Elektronik

9

Program dan kegiatan DIPA

Kesekretariatan

Elektronik

10

LKjIP

Kesekretariatan

Elektronik; non-Elektronik

11

Laporan Keuangan

Kesekretariatan / Kepaniteraan

Elektronik

12

Daftar Aset

Kesekretariatan

Elektronik

13

Pengadaan barang dan jasa

Kesekretariatan

Elektronik

14

Laporan informasi publik

Kepaniteraan/ Kepaniteraan

Elektronik; non-Elektronik

15

Form Cuti Pegawai

Kesekretariatan

Elektronik

16

Putusan dan penetapan pengadilan

Kepaniteraan

Elektronik

17

Informasi perkara

Kepaniteraan

Elektronik

18

Data statistik perkara

Kepaniteraan

Elektronik

19

Kebijakan pimpinan

Kesekretariatan /

Kepaniteraan

Elektronik

20

Profil hakim dan pegawai

Kesekretariatan

Elektronik

21

Data statistik kepegawaian

Kesekretariatan

Elektronik

22

Surat perjanjian dengan pihak ketiga

Kepaniteraan

Non-Elektronik

 

 Lampiran :

 


Lampiran file syarat & tatacara pengaduan


Copyright © 2019. Design By | Pengadilan Negeri Ternate