Hari

Minggu

,

Tanggal

22 September 2019

,

Jam

WORKSHOP ANALISA KESENJANGAN DAN PENERAPAN SNI ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR TERNATE


01 February 2019

Ternate, Kamis 30 Januari s/d Sabtu 1 Februari 2019, bertempat di Hotel Batik Ternate diselenggarakan kegiatan Workshop SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Pengadilan Negeri Ternate , yang dihadiri oleh Ispektur Wilayah 4 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Bapak Dwiarso Budi Santiarto, SH. MH., Ketua Pengadilan Negeri Ternate Bapak Moehammad Pandji Santoso, SH. MH., dan Bapak Ary Nugroho bersama Tim Pendamping Analisa Kesenjangan dan Penerapan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). kegiatan workshop tersebut diikuti oleh Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri Ternate para peserta sangat antusias saat mengikuti kegiatan workshop tersebut yang dibawakan oleh para narasumber.

Narasumber menjelaskan bahwa ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) merupakan standar yang diterbitkan oleh ISO pada tanggal 15 Oktober 2016 ini bertujuan untuk memberikan pemastian kepada organisasi bahwa sistem anti penyuapan yang diterapkan telah mencakup prosedur yang memadai terhadap penyuapan dan korupsi. Standar yang merupakan sertifikasi internasional terhadap sistem anti penyuapan ini diadopsi dan diterjemahkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai SNI ISO 37001:2016 dengan SK Penetapan bertanggal 6 Desember 2016.

ISO 37001 terdiri atas 10 klausul dengan menerapkan standar dokumen sistem manajemen Annex SL. Standar dokumen ini selaras dengan berbagai standar lain yang telah dikeluarkan oleh ISO, seperti ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Kesamaan ini memudahkan integrasi ISO 37001 dengan standar-standar lain tersebut.

ISO 37001 mendefinisikan “penyuapan” sebagai tindakan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apa pun (berupa keuangan atau nonkeuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut. Kesesuaian dengan standar ini tidak menjamin penyuapan tidak akan terjadi, tetapi standar ini dapat membantu organisasi menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuapan.


Copyright © 2019. Design By | Pengadilan Negeri Ternate